PERTAMINA INCAR BLOK GAS DI LUAR NEGERI

JAKARTA  - PT Pertamina Gas (Pertagas) mengincar blok-blok gas dan akan membangun LNG plant di luar negeri sebagai antisipasi jika bisnis gas alam cair atau liquid natural gas (LNG) di Indonesia mulai turun. Direktur Utama Pertagas, Gunung Sardjono Hadi, menjelaskan, Pertagas mengusulkan kepada direktorat hulu untuk mengakuisisi blok gas dan membangun LNG plant di luar negeri.

"Saya usulkan dalam RKAP (rencana kerja dan anggaran perusahaan) 2012 untuk mengakuisisi blok-blok luar negeri di-split 70 persen untuk minyak dan 30 persen untuk gas," kata Gunung di Jakarta, Kamis 22 Maret 2012.

Gunung menambahkan, dengan mengakuisisi blok gas, Pertamina dapat membawa LNG dari luar negeri untuk domestik sebagai antisipasi ke depan jika Indonesia menjadi importir LNG, sehingga infrastruktur gas Pertamina di luar negeri telah siap. "Seperti Korea dan Jepang tidak mempunyai resources gas, tetapi punya banyak blok gas dan LNG plant di negara lainnya," katanya.

Namun, Gunung belum bisa menjabarkan blok-blok gas mana saja yang akan diakuisisi Pertamina, karena saat ini masih dalam tahap evaluasi dan bersifat rahasia. Blok-blok gas yang diincar berada di wilayah Asia Pasifik dan Timur Tengah.

Impor Gas

Sementara itu, Pertagas juga berencana mengimpor gas dari Qatar dan Australia untuk memenuhi kapasitas Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Jawa Tengah.

Kapasitas FSRU Jawa Tengah sebesar 450 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), sedangkan potensi pasokan gas FSRU Jawa Tengah baru berasal dari LNG Plant Bontang sebesar 0,9 MTPA (200 MMSCFD).

Ia menjelaskan, pasokan gas FSRU Jawa Tengah diperuntukan bagi PT Perusahaan Listrik Negara 200 MMSCFD dan sisanya untuk pabrik-pabrik di Jawa Tengah sebanyak 250 MMSCFD. (Sumber: vivanews.com)

BANK MANDIRI KUCURKAN US$100 JUTA UNTUK REGASIFIKASI LNG

Jakarta - PT Bank Mandiri tbk menyalurkan pinjaman non-tunai (NCL) senilai US$100 juta untuk membiayai dan mengoperasikan terminal regasifikasi LNG terapung (floating storage & regasification unit / FSRU) di Jawa Barat yang dimiliki oleh PT Nusantara Regas, anak perusahaan patungan PT Perusahaan Gas Negara dan PT Pertamina.

Rencananya, pinjaman tersebut akan digunakan PT Nusantara Regas untuk menunjang kegiatan usaha yang ditujukan guna memasok kebutuhan gas domestik khususnya bagi pembangkit listrik milik PLN. Yakni Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang dan PLTGU Tanjung Priok. Sedangkan masa pinjaman adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang.

Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Fransisca Nelwan Mok mengatakan kerjasama ini merupakan bentuk dukungan perseroan pada sektor hilir migas dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar gas untuk  industri nasional.

“Kami menyadari keberadaan FSRU (Floating Storage & Regasification Unit) sangat penting guna mengatasi permasalahan keterbatasan pasokan gas di pusat-pusat industri, akibat jauhnya jarak ke sumber gas alam. Untuk itu ke depan kami berharap dapat meningkatkan dukungan kami di bisnis ini,” jelas Fransisca, saat acara penandatanganan perjanjian kredit antara dirinya dan Direktur Utama Nusantara Regas Hendra Jaya di Plaza Mandiri, Jakarta, Rabu (21/3).

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Nusantara Regas Hendra Jaya mengatakan, pihaknya mengapresiasi dukungan Bank Mandiri pada LNG receiving terminal dengan teknologi FSRU tersebut. “Tentunya, pemberian fasilitas kredit ini dapat kami manfaatkan untuk kepentingan pengembangan bisnis perusahaan sesuai dengan rencana jangka panjang kami,” ujar Hendra Jaya. (*)

IMB BLOK CEPU DIKENAKAN Rp4,8 MILIAR

Jakarta - Pemkab Bojonegoro, Jatim, mengenakan tarif retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) proyek pembangunan fasilitas produksi minyak Blok Cepu tahap I, dengan kontraktor PT Tripatra Engineering dan Samsung Engineering, sebesar Rp4,8 miliar. 

Kepala Badan Perizinan Pemkab Bojonegoro, Bambang Waluyo, Kamis (22/3), mengatakan perhitungan retribusi yang harus dibayar tersebut mengacu perda retribusi, berdasarkan luas lahan yang dimanfaatkan dikalikan Rp1.500/meter persegi, karena masuk indeks kawasan industri migas.

"Di dalam perda itu, untuk kawasan industri migas masuk indeks dua, sehingga jumlah retribusi dikalikan Rp1.500/meter persegi," jelasnya.

Hanya saja, lanjutnya, IMB pembangunan fasilitas produksi minyak Blok Cepu itu, yang sudah diserahkan kepada Mobil Cepu Limited (MCL), selaku operator migas Blok Cepu, sepekan lalu, masih dalam bentuk fotokopi. "IMB asli kita serahkan, setelah retribusi dibayar," katanya. Bambang mengaku tidak hapal rincian pekerjaan proyek pembangunan fasilitas produksi minyak Blok Cepu tahap I, yang sudah memiliki IMB. "Itemnya banyak sekali, saya tidak hapal," ujarnya.

Ia menjelaskan pihak PT Tripatra kemungkinan akan menyelesaikan pembayaran retribusi proyek Blok Cepu, dalam waktu dekat ini, sekaligus mengambil IMB asli. Sebab, sesuai jadwal PT Tripatra, akan mengawali pekerjaan pembangunan fasilitas produksi minyak Blok Cepu, pada awal April.

Pada tahap awal, pekerjaan PT Tripatra yaitu, menyiapkan lahan untuk tapak sumur minyak, termasuk mengerjakan pembangunan tiga akses jalan ke lokasi lapangan minyak, juga pekerjaan lainnya.

Proyek pembangunan fasilitas produksi minyak Blok Cepu atau early production capacity (EPC) di Bojonegoro terbagi menjadi lima paket pekerjaan. EPC I berupa fasilitas produksi di darat senilai 746,3 juta dolar Amerika Serikat (AS), digarap konsorsium PT Tripatra Engineering dan Samsung Engineering. (Sumber : mediaindonesia.com)

NEGARA AKAN UNTUNG 212% DARI PENGELOLAAN HULU MIGAS

Jakarta – Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) menargetkan Pemerintah akan mendapatkan keuntungan sebesar 212% dari pengelolaan industri hulu migas pada tahun ini. Hal tersebut didapatkan dari target Pendapatan kotor Pemerintah sebesar US$47 miliar dengan biaya investasi dan produksi (cost recovery) minyak dan gas yang diusulkan dalam RAPBNP 2012 sebesar US$15,1 miliar.

Jika dibandingkan antara pendapatan kotor Pemerintah yang sebesar US$47 miliar dengan biaya investasi dan produksi (cost recovery) yang sebesar US$15,1 miliar maka biaya investasi dan produksi tersebut hanya sebesar 24% saja. Pemerintah membatasi cost recovery setiap tahunnya tidak boleh lebih dari 25% dari pendapatan Pemerintah. Jika lebih dari 25% maka biaya tersebut akan di carry over ke tahun selanjutnya.

Usulan biaya investasi dan produksi sebesar US$15,1 miliar dalam RAPBNP 2012 jauh lebih rendah dari angka yang diusulkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) sebesar US$17,4 miliar dan lebih rendah dibandingkan realisasi biaya investasi dan produksi pada tahun 2011 yang tercatat sebesar US$15,5 miliar.

Biaya investasi dan produksi minyak dan gas dalam RAPBNP 2012 itu digunakan untuk memproduksi minyak sebesar 930.000 barel per hari seperti dalam usulan dalam RAPBNP 2012 juga digunakan untuk memproduksi gas sebanyak 7.915 miliar BTU per hari (BBTUD). Hal tersebut sama dengan biaya investasi dan produksi sebesar US$15,1 miliar digunakan untuk memproduksi 2,25 juta barel setara minyak per hari pada tahun 2012.

Untuk penerimaan bersih dari minyak dan gas untuk negara tahun ini, BPMIGAS mengusulkan kenaikan dalam RAPBNP 2012 menjadi US$32,14 miliar, lebih tinggi dibandingkan target penerimaan negara dalam APBN 2012 yang hanya sebesar US$30 miliar.(*)

 

BPMIGAS DORONG PERTAMINA WMO MAKSIMALKAN LIMA SUMUR

Jakarta - Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) mendorong PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mengebor lima sumur produksi baru di lapangan West Madura Offshore (WMO). "Kami harapkan tahun ini lima sumur tersebut meningkatkan produksi PHW WMO secara signifikan," kata Deputi Pengendalian Operasi BP Migas, Rudi Rubiandini, kepada Republika, Kamis (15/3).

PHE berhasil menemukan minyak dan gas pada 12 Maret 2012 di Formasi Kujung I. PHE berhasil menemukan cadangan minyak dan gas baru di sumur eksplorasi pertama. Temuan ini berdasarkan hasil pemboran sumur eksplorasi PHE KE38-2 yang menembus 506 feet zona gas dan 113 feet zona minyak di Formasi Kujung I. Ini merupakan satu dari sembilan sumur eksplorasi yang akan dibor di 2012.

PHE WMO merupakan andalan pemenuhan target produksi minyak dan gas nasional. Selain itu adalah Total E&P Indonesie (TEPI) di Kalimantan, PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Sumatra, dan PT Pertamina EP pada umumnya.

Menurut Rudi, PHE WMO ditargetkan dapat memasang anjungan baru PHE KE38B pada Agustus 2012. Lapangan yang baru ditemukan ini diharapkan bisa mulai berproduksi pada kuartal ketiga tahun ini. (Sumber Republika.com)

DEMO BLOK CEPU DIGERAKKAN PERUSAHAAN LOKAL PENCARI PROYEK

Jakarta - Jalan akses menuju Lapangan Banyu Urip di Blok Cepu, Bojonegoro saat ini sedang diblokir para pendemo yang digerakkan kontraktor lokal karena minta diberikan proyek.

"Mereka para CV-CV lokal demo dan memblokir jalan menuju akses Blok Cepu dikarenakan ingin mendapatkan pekerjaan," kata Kepala Perwakilan wilayah Jawa Palu dan Maluku (Japalu) BP Migas, Hadi Prasetyo, kepada detikFinance, Senin (12/3/2012).

Dikatakan Hadi, para CV lokal ini meminta pihaknya menunjuk langsung sebagai pemenang tender untuk memegang beberapa proyek di Blok Cepu.

"Namun CV lokal tersebut yang mendemo di luar dari CV-CV di 15 desa terdampak. Padahal CV di 15 desa terdampak tersebut sudah setuju mekanismenya melalui tender," ujar Hadi.

Jadi, motif demo ini hanya masalah mencari pekerjaan. "Kami kan tidak mungkin menuruti permintaan mereka (tunjuk langsung) ada aturannya yakni lewat tender, kalau asal tunjuk bisa disangka ada kongkalikong, si pejabat bakal diseret ke KPK karena bisa dikira korupsi," ucapnya.

Apalagi antara Bupati Bojonegoro, BP Migas dan para pendemo tersebut sudah sepakat, bakal ada pertemuan pada Rabu lusa (14/3/2012) untuk membahas nasib mereka. Dan sepakat juga boleh demo asal tidak menghalangi kendaraan operasional kendaraan Mobil Cepu Limited (MCL).

"Tapi mereka langgar kesepakatan tersebut. Padahal masalah ini sudah berulangkali dicoba ditengahi pemda setempat, Komisi A DPRD Jatim, sampai Komisi VII DPR," ujar Hadi.

Namun menurut Hadi, permasalahan ini memang umum terjadi di mana ada suatu lapangan yang dieksplorasi, banyak pihak di luar warga desa yang terdampak akan mencari kesempatan.

"Sudah umum terjadi, namun penyelesaiannya selalu melalui mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tandas Hadi.

Menurut Hadi, para pendemo tersebut sebenarnya telah melanggar kesepakatan yang telah dicapai pada Jumat lalu dengan Bupati Bojonegoro.

"Akan mendemo dan menutup akses jalan, tetapi tidak untuk kendaraan operasional MCL, namun ternyata mereka juga melarang kendaraan MCL masuk," kata Hadi.

Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, bakal mengancam produksi Blok Cepu sebesar 22.000 bph apalagi saat ini sedang diupayakan ditingkatkan menjadi 25.000 bph (barel per hari).

"Jika ini terjadi, tidak hanya warga Bojonegoro saja yang merugi, tetapi seluruh rakyat Indonesia juga, karena menggangu produksi minyak nasional, yang berimbas pada penerimaan Migas ke negara," katanya.

Apalagi diungkapkan Hadi, saham Pemda Bojonegoro sebesar 10% ada di Blok Cepu, kalau sampai merugi, rakyat Bojonegoro pasti ikut terkena.

"Kalau jalan akses kendaraan MCL (Mobil Cepu Limited) diblokir, produksi bakal hanya terjadi disatu spot saja, pengangkutan hasil minyak tidak bisa dilakukan, apalagi saat ini kendaraan untuk perbaikan pipa sumur juga tidak bisa masuk, ini bakal berdampak terhentinya produksi," tukas Hadi.(sumber: detikfinance.com oleh Rista Rama Dhany)

AKSES BLOK CEPU DITUTUP DEMONSTRAN: NEGARA TERANCAM MERUGI

Jakarta - Meskipun didemo sejak Jumat (9/3/2012) lalu namun produksi minyak dari Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, Bojonegoro masih normal dan tak ada penurunan.

Hal ini disampaikan oleh Communications Advisor Public & Government Affairs Wigra Anggara Hanafiah dalam penjelasannya yang dikutip, Senin (10/3/2012).

"Kami mengetahui tentang aksi protes yang terjadi di Bojonegoro yang berlangsung sejak hari Jumat lalu. Hingga saat ini tidak ada dampak apapun terhadap produksi dari Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu," tutur Wigra.

Kepala Perwakilan wilayah Jawa Palu dan Maluku (Japalu) BP Migas, Hadi Prasetyo mengatakan jalan akses menuju Lapangan Banyu Urip di Blok Cepu, Bojonegoro saat ini sedang diblokir para pendemo yang digerakkan kontraktor lokal karena minta diberikan proyek.

Dikatakan Hadi, para CV lokal ini meminta pihaknya menunjuk langsung sebagai pemenang tender untuk memegang beberapa proyek di Blok Cepu.

"Namun CV lokal tersebut yang mendemo di luar dari CV-CV di 15 desa terdampak. Padahal CV di 15 desa terdampak tersebut sudah setuju mekanismenya melalui tender," ujar Hadi.

Jadi, motif demo ini hanya masalah mencari pekerjaan. "Kami kan tidak mungkin menuruti permintaan mereka (tunjuk langsung) ada aturannya yakni lewat tender, kalau asal tunjuk bisa disangka ada kongkalikong, si pejabat bakal diseret ke KPK karena bisa dikira korupsi," ucap Hadi.

Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, bakal mengancam produksi Blok Cepu sebesar 22.000 bph apalagi saat ini sedang diupayakan ditingkatkan menjadi 25.000 bph (barel per hari).

"Jika ini terjadi, tidak hanya warga Bojonegoro saja yang merugi, tetapi seluruh rakyat Indonesia juga, karena mengganggu produksi minyak nasional, yang berimbas pada penerimaan Migas ke negara," kata Hadi. (sumber: www.detikfinance.com)

PENERIMAAN MIGAS DIPREDIKSI CAPAI US$32 MILIAR

Jakarta - Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) menargetkan penerimaan negara dari hasil pengelolaan industri hulu migas melalui sistem kontrak bagi hasil pada tahun ini minimal akan mencapai US$32 miliar dengan asumsi produksi tercapai 910.000 barel per hari dan patokan harga minyak mentah Indonesia sebesar US$105 per barel.

Hal tersebut disampaikan oleh BPMIGAS dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR hari ini di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut hadir pula Dirjen Migas Evita Legowo, Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan dan Kepala BPH Migas Andi Sommeng dan sejumlah pejabat terkait lainnya. Meskipun demikian, pemerintah melalui Dirjen Migas Evita Legowo menyampaikan bahwa target minyak mentah terjual yang diusulkan dalam APBN-Perubahan 2012 sebesar 930.000 barel per hari.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon menegaskan sebaiknya Pemerintah menetapkan target produksi yang sesuai dengan kemampuan di lapangan dengan mengesampingkan pertimbangan politis. "Seharusnya dipakai target yang realistis, jika memang 930.000 barel per hari tidak realistis maka tentunya harus dipakai angka produksi dibawah itu sehingga akan didapat angka APBN yang memang sesuai dengan kondisi dan realitas yang ada," katanya.

Berdasarkan data produksi di lapanga, pada bulan Januari produksi minyak nasional tercatat sebesar 884.400 barel per hari, bulan Februari sebesar 885.200 barel per hari dan Maret diperkirakan sebesar 890.000 barel per hari. Menyusul bulan April sebesar 923.700 barel per hari.

Pada bulan Mei produksi minyak mentah dan kondensat Indonesia diprediksi akan mengalami kenaikan seiring adanya sejumlah usaha yang diasumsikan berhasil tanpa gangguan yaitu mencapai 921.400 barel per hari, bulan Juni sebesar 919.100 barel per hari dan Juli mencapai 916.800 barel per hari. Disusul kemudian bulan Agustus sebesar 914.500 barel per hari, bulan September 912.200 barel per hari, bulan Oktober mulai kembali menurun menjadi 902.000 barel per hari, November menjadi 907.700 barel per hari dan Desember menjadi 905.400 barel per hari. (*)

INVESTOR TAKUT INVESTASI, PRODUKSI ANJLOK

Jakarta - Rata-rata produksi minyak kembali turun. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) menyatakan salah satu penyebab turunnya produksi adalah karena investor enggan menanamkan modal untuk genjot produksi.

Deputi Pengendalian Operasi BP Migas Rudi Rubiandini memaparkan sekarang semua kontraktor asing tidak mau mengambil risiko untuk menanamkan modal demi menjaga produksi di Indonesia,"Mereka belajar dari kasus West Madura," kata Rudi, Rabu, 8 Maret 2012.

Dalam kasus Blok West Madura, Kodeco yang saat itu masih menjadi operator terus melakukan investasi peningkatan produksi hingga tren produksinya naik dalam 5 tahun terakhir. Investasi tetap dikucurkan bahkan jelang masa kontrak habis.

Namun di akhir kontrak pemerintah memilih Pertamina sebagai operator di Blok tersebut. "Keputusan tersebut sangat buruk untuk iklim investasi dan sekarang sudah dirasakan dampaknya," kata Rudi.

Total adalah salah satu perusahaan yang paling terimbas keputusan tersebut. Produksi perusahaan minyak asal Prancis tersebut kini turun sebanyak 30 ribu barel per hari karena belum adanya kepastian perpanjangan kontrak.

Selain soal investor yang mulai enggan menanamkan modal, produksi minyak juga turun karena adanya faktor teknis seperti gangguan peralatan dan lainnya.

Berdasarkan data BP Migas, rata-rata produksi hingga 1 Maret 2012 masih berada di angka 885 ribu barel per hari. Angka tersebut bahkan masih jauh dari target produksi yang diajukan pemerintah dalam Rancangan APBN-P, yaitu sebanyak 930 ribu barel per hari.

Rudi pesimistis target tersebut dapat tercapai. Hitungan BP Migas rata-rata produksi minyak sepanjang 2012 ini bakal berada di kisaran 891 ribu-930 ribu barel per hari. "Asumsi dalam APBN-P 2012 sebaiknya ambil angka yang bisa dipastikan tercapai, yaitu 910 ribu barel per hari."

Vice President Indonesian Petroleum Association (IPA) Sammy Hamzah membenarkan pernyataan BP Migas. Dia mengaku saat ini para kontraktor migas butuh kepastian pemerintah dulu sebelum menanamkan modal untuk menggenjot produksi. "Investasi migas itu sifatnya jangka panjang bisa untuk 5 sampai 10 tahun," kata dia.

Soal target produksi yang diubah pemerintah menjadi 930 ribu barel. Sammy hanya bisa berjanji para kontraktor migas akan berupaya  merealisasikan target tersebut. Para kontraktor akan memanfaatkan momentum kenaikan harga minyak yang kini mencapai US$ 120 per barel untuk meningkatkan produksi. (Sumber www.tempo.co, penulis Gustidha Budiartie)

BPMIGAS USULKAN ASUMSI LIFTING 2012 SEBESAR 910.000 BPD

Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) mengusulkan agar asumsi produksi minyak siap jual (lifting) dalam APBN-Perubahan 2012 diubah menjadi 910 ribu barel per hari. Asumsi ini berdasarkan patokan harga minyak mentah Indonesia sebesar US$100 per barel.

Angka 910 ribu barel par hari tersebut, merupakan angka realistis mengingat produksi minyak Indonesia per 1 Maret 2012 sebanyak 891 ribu barel per hari.

Deputi Pengendalian dan Operasi BPMIGAS, Rudi Rubiandini, menjelaskan, produksi per 1 Maret sebanyak 891 ribu barel per hari, sedangkan berdasarkan work program dan budget Kontraktor Kontrak Kerja Sama(KKKS) hanya berani menargetkan 930 ribu barel per hari. Hal itu termasuk penambahan produksi bila berhasil put on production dan program out of the box.

"Sehingga, bila asumsi dalam APBN-P 2012 mau diambil dalam rangka menghitung APBN, sebaiknya ambil angka yang dipastikan tercapai, yaitu di tengah-tengahnya sebesar 910 ribu barel per hari," kata Rudi di Jakarta, Kamis 8 Maret 2012.

Rudi menuturkan, pemerintah dimungkinkan jika ingin menargetkan lifting sebanyak 930 ribu barel per hari. Namun, pemerintah harus bersiap jika target tidak tercapai. Sebab, berdasarkan realitas di lapangan, kisaran produksi minyak antara 891 ribu-930 ribu barel per hari.

Untuk itu, ia mengusulkan agar target lifting minyak sebanyak 910 ribu barel per hari agar dipastikan tercapai.

"Skenario pesimistik yaitu 930 ribu barel per hari, sedangkan skenario optimistisnya adalah 891 ribu barel per hari. Produksi sampai hari ini baru sekitar 885 ribu barel per hari. Untuk 2012, swing-nya minimal 891 ribu barel per hari dan maksimal 930 ribu barel per hari," jelasnya.

Seperti diketahui, dalam usulan rancangan APBN-P 2012 lifting minyak kembali direvisi menurun menjadi 930 ribu barel per hari dari sebelumnya 950 ribu barel per hari. Hal ini dengan mempertimbangkan pencapaian target lifting pada 2011 yang hanya mencapai 898 ribu barel per hari (sumber: vivanews.com)