Senin, 12 November 2012

KILANG TANGGUH TERBAKAR, PRODUKSI LNG BERHENTI

Jakarta - Kebakaran yang terjadi pada Kilang Tangguh Train-2 beberapa hari lalu diperkirakan mengganggu pengiriman gas alam cair (liquefied naturalgas/LNG) ke pembeli jika gangguan berlangsung lebih dan dua minggu.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini menuturkan, Kilang Tangguh Train-2 saat ini masih dalam penghentian operasi pasca terjadinya kebakaran tersebut “Jika penghentian operasi ini berlangsung lebih dan dua minggu maka akan mengganggu pengapalan,” kata dia di Jakarta, Senin (12/11).

Produksi LNG sekarang ini sudah berhenti. Namun, pengapalan LNG masih bisa dilakukan karena BP memiliki stok LNG. Namun, stok ini tidak akan bertahan lebih dan dua minggu.
Sehingga, selama dua minggu ke depan pasokan LNG dan Kilang Tangguh ke pembelinya tidak akan terganggu.

Namun, sebelumnya Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) memperkirakan penghentian operasi Kilang Tanggung Train-2 ini bisa berlangsung selama beberapa pekan. Penghentian operasi akan berlangsung cukup lama mengingat beberapa peralatan perlu perbaikan dan penggantian.

Untuk mengatasi hal ini, Rudi melanjutkan, BP Berau pastinya sudah melakukan koordinasi dengan para pembelinya terkait kejadian tersebut BP bisa mengecek pembeli mana yang cadangan gasnya cukup banyak sehingga pengirimannya bisa ditunda. ‘Tetapi kami juga minta agar BP mempercepat pengoperasian kembali Sehingga tidak terlalu berpengaruh kepada pembeli,” tegas dia.

Pada Selasa (6/11) sekitar pukul 11.30 waktu setempat terjadi kebakaran kedil di unit pendingin Tangguh Train-2. Sesuai prosedur, kegiatan operasi kilang ini segera dihentikan Sementara. Api yang diduga berasal dan pemanasan berlebih pada unit pendinginnya itu sudah dipadamkan.

Investigasi lebih dalam atas perishwa tersebut tengah dilakukan pihak terkait. Di sisi lain, saat kejadian kebakaran, Tangguh Train-i masih dalam tahap pemeliharaan (turn arouna) dan tengah persiapan beroperasi kembali. Tangguh Train-i mulai produksi lagi pada Minggu (12/11).

Saat ini, terdapat dua train di proyek Tangguh yang berlokasi di Teluk Bintuni, Papua Barat Tiap train memiliki kapasitas produksi 3,8 juta ton per tahun atau total 7,6juta ton per tahun. Pasokan gas untuk dua train mi berasal dan Blok Berau, Wiriagar, dan Muturi dengan.cadangan terbukti 14,4 triliun kaki kubik. Reallsasi produksi BP Berau yang memasukkan gas ke kilang Tangguh sampal 11 Oktober 2012 tercatat 1.274 juta kaki kubik per hari (mmscfd).

Produksi Kilang Tangguh tersebut seluruhnya dialokasikan untuk ekspor dengan rincian ke Sempra (AS) sebesan 3,6 juta ton per tahun, ke Fujian (Tiongkok) 2,6juta ton per tahun, dan Korea Selatan sekitar 1 juta ton per tahun. Pengiriman LNG telah dimulai sejak pertengahan 2009.

Saham Kilang Tangguh dimiliki oleh BP sebesar 37,16% dan memegang posisi operator, MI Berau BV 16,3%, CNOOC Ltd 13,9%, Nippon Oil Exploration (Berau) Ltd 12,23%, KG Berau/ KG Wiriagar 10%, LNG Japan Corporation 7,35%, dan Talisman 3,06%. (Sumber Investor Daily)

Minggu, 11 November 2012

DOMESTIK DAPAT TAMBAHAN LNG 20 KARGO DI 2013

 

Jakarta - Konsumen gas domestik akan mendapat tambahan pasokan gas alam cair (liquefied iaturalgast LNG) sebanyak 20 kargo mulai tahun depan. Tambahan ini berasal dan Kilang Tangguh.

Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita Legowo mengatakan, pemerintah pasti akan menambah a1okasi gas untuk domestik tahun depan.Tambahan gas itu, salah satunya berasal dari jatah Sempra Energy dan Kilang Tangguh yang bisa dialihkan atau Sempra Diversion. Namun demikian, dia masih enggan merinci berapa total tambahan pasokan gas tersebut.

“Dan total pasokan Sempra Diversion, kami upayakan sebanyak 20 kargo bisa dibawa ke dalam negeri,” kata Evita, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut dia, pasokan sebanyak itu tidak hanya untuk PT PLN (Persero), tetapi juga industri pengguna gas. Dan pasokan sebanyak 20 kargo atau setara dengan 1,25 juta ton per tahun tersebut, sekitar l2 kargo atau sebanyak 0,75juta ton per tahun akan diberikan kepada PLN. Pasokan untuk pembangkit listrik tersebut saat ini masih dalam negosiasi harga antara PLN dan BP sebagai operator Kilang Tangguh. Negosiasi juga menentukan berapa harga yang bagus sehingga tidak terlalu tinggi mengerek rerata harga gas nasional.

Selain PLN, sebanyak 7 kargo atau 0,44 juta ton per tahun akan dialirkan Untukmemenuhi kebutuhan gas Pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Aceh. “Gas Sempra masuk ke PIM nantinya melalui mekanisme pertukaran (swap) karena terminal belum siap,” ujar Evita.

Selama terminal belum rampung, PIM akan mendapat gas melalui pipa dan kilang tersebut. Sedangkan Kilang Tangguh akan memasok pembeli LNG Arun sejumlah yang dialirkan ke PIM.

Terminal Penampungan
Sementara itu, sisa pasokan sebesar 0,06 juta ton per tahun kemungkinan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan terminal penampungan yang siap beroperasi tahun depan, salah satunya unit penampungan dan regasifikasi terapung (floating storage & regasification unit/FSRU) Jawa Tengah.

Evita menuturkan., hitungan pasokan gas yang akan dialokasikan untuk terminal-terminal ini akan diputuskan sesegera mungkin. “Target kami akhir November ini,” kata dia.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan sisa gas yang ada akan dijual kepasar spot bersama pasokan Sempra lainnya. Berdasarkan kontrak yang ada, jatah gas untuk Sempra bisa dialihkan ke pembeli lain sebanyak 50%. Akan tetapi, melalui negosiasi, pemerintah berhasil mengalihkan jatah Sempra hingga 90% atau setara dengan 42 kargo. Jika 20 kargo dipastikan untuk dalam negeri, maka sebanyak 22 kargo akan diekspor dengan kontrak jangka pendek hingga terminal LNG rampung.

Selain berupa LNG, kebutuhan gas domeslik juga akan mendapat tambahan gas melalui pipa. Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Hadi Prasetyo mengatakan jatah gas domestik selalu naik Sehap tahunnya. “Bahkan selama periode 2003 hingga sekarang, alokasi domestik sudah naik 250 persen” kata dia.

Apalagi, dia menambahkan, ada sejumlah proyek gas yang akan mulai berproduksi yaitu Lapangan South Mahakam, Sumpal Expansion, dan Rubi. Khusus I.apangan South Mahakam telah mulai berproduksi sejak minggu lalu setelah Total E&P Indonesie berhasil mempercepat penyelesaian proyek. Lapangan ini menghasilkan gas sekitar 202 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day /mmscfd). Kemudian, Sumpal Expansion milik ConocoPhilips memproduksi 40 mmscfd dan Rubi milik Pearl Oil Sebuku 50 mmscfd.

Indonesia hingga kini masih defisit pasokan gas. Kekurangan pasokan terjadi baik di pembangkit listrik maupun industri. Total kebutuhan gas PT PLN (Persero) mencapai 1.789 mmscfd, namun pasokan yang diperoleh baru berkisar 900 mmscfd. Sementara itu, kebutuhan gas industri yang tahun mi mencapai 1.057,68 mmscfd diperkirakan hanya akan terpenuhl 536 mmscfd.

Negosiasi Harga

Pemerintah sebelumnya menolak besaran harga gas alam cair (liqufled natural gas/LNG) pengalihan jatah Sempra Energy dan Kilang Tangguh, Papua, yang diajukan PLN dan BP Berau Limited. Harga yang diajukan dinilai masih terlalu tinggi untuk pasar doméstik.

Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengatakan, kedua pihak harus menyepakati harga baru yang lebih rendah dan yang diajukan sebesarUS$ 11-14   per juta british thermal unit (mmbtu). “PLN dan BP harus bicara kembali. Sekarang ini masih proses dan pemerintah masih menunggu hasil kesepakatan keduanya,” kata dia.

Kepala Divisi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas PLN Suryadi Mardjoeki mengakui harga gas yang disepakati perseroan akan memengaruhi rerata harga gas domestik bagi konsumen lainnya. Harga gas tersebut termasuk tinggi, bahkan bagi industri (Sumber : Investor Daily)

Jumat, 09 November 2012

RAPOR PRODUSEN MIGAS INDONESIA 2012

Jakarta - Banyaknya perdebatan menyangkut pengelolaan industri hulu migas oleh asing atau nasional sebaiknya didasarkan pada fakta-fakta yang ada. Karena itu kita perlu menengok rapor semua pengelola blok migas di Indonesia, siapa yang memiliki kemampuan dan siapa yang tidak memiliki kemampuan akan dilihat berdasarkan fakta-fakta berikut:
















Rabu, 07 November 2012

INVESTOR KHAWATIR KEPASTIAN HUKUM KONTRAK MIGAS

Jakarta - Isu ketidakpastian hukum di sektor minyak dan gas bumi kini mencuat lagi. Perbedaan pemaknaan mengenai PSC (production sharing contract) sebagai basis pelaksanaan investasi telah menimbulkan kekhawatiran tersebut.

Pakar Migas Abdul Muin mengemukakan sistem PSCatau kontrak bagi hasil selama ini cukup efektif dalam menjamin keberlangsungan pengelolan sumber daya alam minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia.

“Jika ada persoalan yang timbul dalam pelaksanaan PSColeh kontraktor, penyelesaiannya cukup melalul jalur perdata yang didahului dengan audit lembaga berwenang,” ujarnya dalam satu diskusi Rabu (7/11).

Dalam sistem PSC, ujarnya, sesuai UU No. 22/2001, regulasi itu cukup jelas memberikan kewenangan kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) sebagai pihak yang mewakili pemenntah berkontrak dengan investor migas dengan peran sebagal mitra, mengamankan bagian pemerintah, mengawasi jalannya operasi serta mengatasi hambatan yang muncul di lapangan.

Bahkan, tambah Muin yang juga mantan Wakil Kepala BP Migas, pernah melakukan pemeriksaan terhadap PoD (plan of development) dan satu kontraktor.

“Ketika ada yang janggal, langsung dikonfirmasikan dan dikiarifikasi kepada kontraktor. Saya pernah melakukan audit terhadap kelebihan pembayaran cost recovery. Mereka akhirnya mengakui dan mengembalikannya.”

Kasus yang Disorot
Salah satu kasus yang disorot dan menimbulkan kepastian berusaha di sektor migas adalah penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap proyek bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia.

Saya cukup terkejut dan prihatin adanya kasus itu. Persoalan itu cukup diselesaikan melalui audit oleh BP Migas, atau maksimal di bawa ke ranah perdata,.”

Sernentara itu Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA) Dipnala Tamzil juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kasus bioremediasi Chevron. Secara makro, ujamya, perlakuan terhadap kasus bioremediasi Chevron ini akan membawa image buruk terhadap kepastian hukum berinvestasi di Indonesia.

“Mungkin bukan sekarang, tetapi di waktu yang akan datang, investor migas yang akan masuk akan raguragu melihat situasi di Indonesia. Adanya kasus itu menjadi preseden yang buruk bagi dunia migas.”

Sebagai wujud munculnya ketidakpastian dan keresahannya dalam berusaha di sektor migas terutama berkaitan dengan kasus Bioremediasi, Chevron Pacific Indonesia disebutsebut telah mengirimkan surat kepada Menteri ESDM, Menteri Koordinator Perekonomian, Menko Polhukham, dan Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembarigunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto.

Pengajuan surat ke pemerintah dibenarkan oleh Vice President Policy, Government & Public Relation Chevron Yanto Sianipar. “Kami sudah menyampaikan suratke pemerintah, agar persoalan bioremediasi mi diselesaikan secara perdata. Tanggapan pemerintah cukup positif. Karena memang persoalan mi bukan berada di ranah pidana, melainkan perdata sebagaimana layaknya PSC.”

Kepala Divisi Humas, Sekuriti dan Formalitas BP Migas Hadi Prasetyo mengakui, berbagai ketidakpastian hukum yang terjadi di sektor migas telah menghambat kinerja sektor penyumbang terbesar penerimaan negara itu.

Indikasi itu bisa terlihat dan realisasi produksi yang hanya mencapai 870.000 barel per hari dan target APBN 2012 sebesar 930.000 barel per hari.

Yanto menambahkan selama 80 tahun Chevron beroperasi di Indonesia; baru saat ini kegiatan operasinya berbuah kasus pidana, dengan tuduhan korupsi.

Padahal proyek bioremediasi yang dituding Kejaksaan Agung merugikan negara itu sudah berlangsung lama, sudah sukses merehabilitasi lingkungan, dan sama sekali tidak dibiayai oleh anggaran negara.”

Yanto sendiri tidak ingin banyak menanggapi kemungkinan adanya motif-motif tertentu, terkait masuknya Kejaksaan Agung memeriksa proyek Bioremediasi Chevron. (Sumber: Bisnis Indonesia)