CHEVRON INVESTASI US$30 MILIAR DI INDONESIA DALAM 10 TAHUN

Jakarta - PT Chevron Pacific Indonesia telah mengeluarkan investasi sebesar US$ 30 Miliar selama 10 tahun untuk dapat meningkatkan produksi minyak Indonesia. Investasi tersebut digunakan perusahaan untuk  penambahan sumur produksi, peningkatan pemakaian teknologi yang lebih maju dan lain-lain.

Demikian disampaikan VP Policy Government and Public Affairs Chevron, Yanto Sianipar pada acara Focus Group Discusion Kepastian Hukum dan Pengaruhnya Terhadap Investasi di Sektor Migas yang diselenggarakan oleh Energy and Mining Editor Society di Jakarta, Rabu (7/11).

"Selama 10 tahun terakhir kita sudah keluarkan investasi sebesar US$ 30 Miliar. Hasilnya 44% produksi minyak nasional disumbangkan dari kita," kata Yanto.

Lebih lanjut Yanto mengatakan, investasi sebesar US$ 30 Miliar tersebut lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan pengeboran sumur. "Pengeboran sumur tahun ini kita lakukan dua kali lipat dari tahun sebelumnya," katanya.

Akhir Oktober lalu, Chevron mulai mengembangkan lapangan minyak di Duri Utara atau North Duri Development (NDD) Area 13 di Riau. Proyek senilai US$ 500 Juta tersebut diproyeksikan akan mampu menambah produksi minyak sebesar 17.000 barel per hari dan akan menambah 539 sumur baru. (*)

TIGA CARA HATTA TINGKATKAN SEKTOR MIGAS

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor pertambangan mengalami kontraksi sebesar -0,09 persen. Alasannya karena belum adanya ekspansi sumur minyak baru di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan, ada 3 cara untuk melakukan ekspansi di sektor pertambangan khususnya minyak dan gas. Hal pertama menurut Hatta ialah penjelasan masalah cost recovery.

"Saya minta duduk bersama lagi untuk cost recovery. Dan investasi di hulu dikembangkan, eksplorasi terutama. Tidak boleh ada beban-beban awal, pajak dan sebagainya. Karena itu belum tentu modal kembali," ungkap Hatta saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jl Lapangan Banteng, Selasa (6/11/12).

Hatta melanjutkan, hal kedua yang harus dilakukan adalah dengan mengatasi masalah perizinan lapangan minyak. Menurutnya banyak lapangan-lapangan minyak yang bermasalah dengan perizinan.

"Banyak lapangan kita terhambat perizinan. Banyak lapangan minyak kita perlu di-recovery teknologinya. Perlu kita kembangkan pada splitnya," lanjutnya.

Poin terkahir, Hatta mengatakan pembangunan pipanisasi harus diselesaikan dan harus diperlancar, pasalnya ini berpengaruh pada pertumbuhan sektor migas itu sendiri.

"Ketiga, itu dihilirnya, misalkan mandeknya migas. Pipanisasi lambatnya membangun depo-depo. Ini berkaitan dengan pertumbuhan sektor migas," cetusnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Di tengah semua sektor yang mengalami pertumbuhan, sektor pertambangan mengalami kontraksi sebesar -0,09 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat beberapa alasan yang menyebabkan hanya sektor ini yang mengalami kontraksi pada kuartal III tahun ini.

Kepala BPS Suryamin menyebutkan salah satu alasan terjadinya kontraksi pertumbuhan untuk sektor pertambangan adalah belum adanya ekspansi sumur minyak baru di Indonesia. Hal ini karena adanya tumpang tindih lahan dan sulitnya perizinan pembukaan tambang baru. (Sumber: Detik.com)

FSRU JATENG DIHARAPKAN SELESAI 2014

Jakarta - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita Legowo mengatakan saat ini pihaknya tengah menyelesaikan perhitungan volume gas LNG yang dibutuhkan floating strorage and regasification unit (FSRU) laut utara Jawa Tengah.

Kepastian proyek FSRU Jawa Tengah menunggu kepastian adanya kebutuhan dan pasokan gas yang cukup. Saat ini pemerintah sedang menghitung alokasi pasokan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) yang bisa dikirim ke FSRU Jawa Tengah. Pasokan gas akan berasal dari Kilang LNG Tangguh.

Dalam waktu dekat, perhitungannya akan segera tuntas. "Sedikit lagi selesai perhitungannya," ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Selasa (6/11).

Dia menargetkan penghitungan kebutuhan gas alam cair bagi FSRU Jateng akan tuntas bulan ini. Setelah itu, Pertamina sebagai pengelola akan membangun infrastruktur FSRU tersebut. "Kami berharap FSRU bisa beroperasi sesuai target yakni akhir 2014," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto menegaskan Pertamina sanggup untuk meneruskan proyek yang telah dihentikan ini."Kami minta kejelasan mengenai pasokan gas untuk FSRU ini. Kalau pemerintah sudah memerintahkan melanjutkan, seharusnya mereka menyiapkan gasnya. Toh, gas nya juga ada," ujarnya

Dia menegaskan paling tidak untuk pasokan bisa mengandalkan dari pasar domestik atau impor LNG. Namun, untuk impor akan terkendala harga gas di pasar internasional yang cukup tinggi dibanding harga domestik. "Kecuali kalau pembeli domestik sudah siap, kita juga siap," katanya.

Sebelum dihentikan, Pertamina mengklaim sudah mulai melakukan pembebasan tanah. Perseroan telah mengucurkan dana Rp 80 miliar dari total nilai investasi proyek USD 400 juta yang seluruhnya dibiayai dari dana internal perseroan. (Sumber: Merdeka.com)

NEGOSIASI GAS TANGGUH ALOT

Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menyatakan, proses renegosiasi kontrak penjualan gas Tangguh berlangsung alot. Renegosiasi itu diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dan meningkatkan alokasi gas untuk domestik.

Hal ini disampaikan Jero Wacik, dalam jumpa pers, Selasa (6/11/2012), di Jakarta. Jero menjelaskan, proyek pengembangan gas Tangguh yang berlokasi di Teluk Bintuni, Papua Barat, berawal dari penemuan gas di lokasi itu pada tahun 1990. Kemudian gas mulai diproduksi pada tahun 2006. Kontrak penjualan gas Tangguh dimulai pada tahun 2002.

Saat itu hasil gas blok itu 100 persen diekspor, yaitu 50 persen di antaranya untuk Fujian di China, Jepang dan Korea, sedangkan 50 persen sisanya diekspor ke Sempra, perusahaan energi asal Amerika Serikat. "Jadi tidak ada alokasi gas Tangguh untuk domestik," ujarnya.

Diakui, pada tahun 2002, Indonesia belum membutuhkan gas, dan harga gas murah. Jadi harga gas Tangguh yang diekspor 2,4 dollar AS per juta british thermal unit.

Kemudian pada tahun 2006 kontrak penjualan gas Tangguh ke Fujian direnegosiasi sehingga naik menjadi 3,35 dollar AS per MMBTU.

Saat ini, kebutuhan gas di pasar dunia, khususnya Indonesia, meningkat. Sekarang harga gas di dalam negeri 6-10 dollar AS per MMBTU, sedangkan harga gas ekspor 16-20 dollar AS per MMBTU.

"Gas dibutuhkan untuk industri, listrik, rumah tangga, kendaraan," ujarnya.

Terkait hal itu, pihaknya menyampaikan kepada BP, operator Kilang Tangguh, mengenai keinginan pemerintah untuk melaksanakan renegosiasi kontrak penjualan gas Tangguh. Pada awalnya, pihak BP keberatan atas rencana pemerintah merenegosiasi kontrak gas untuk train 1 dan 2 Tangguh dengan alasan hal itu sudah terikat kontrak.

Setelah dibahas lebih lanjut, akhirnya disepakati, train 1 dan train 2 Tangguh eks Sempra bisa diambil untuk domestik. Semula BP akan mengalokasikan gas Tangguh 150 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

"Saya bilang kurang, masak hanya segitu, akhirnya alokasi gas bisa naik 250 MMSCFD. Jadi total dia akan berikan 20 kargo train 1 dan 2, dari yang tadinya nol," kata dia.

Terkait harga gas ke Fujian yang dinilai terlalu rendah, Jero Wacik menegaskan, harga gas Tangguh harus direnegosiasikan. "Kami akan memberangkatkan tim ke China untuk merenegosiasikan harga gas Tangguh," ujarnya. (Sumber: Kompas.com)

CADANGAN TERBUKTI GAS BLOK MAHAKAM HABIS 2017

Bontang - Kontrak pengelolaan Total E&P Indonesie ladang gas di Blok Mahakam, Kalimantan Timur, akan berakhir pada 2017, dengan berakhirnya kontrak tersebut juga akan diikuti habisnya sisa cadangan gas terbukti (P1) sebesar 4,8 TCF pada 2017.

Hal tersebut seperti diungkapkan Deputi Pengendalian Operasi Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Gde Pradyana, sisa cadangan gas terbukti di Blok Mahakam saat ini tersisa 4,8 TCF, dengan produksi 1.600 MMSCFD per hari maka cadangan tersebut akan habis pada 2017 seiring berakhirnya kontrak Total di Blok Mahakam.

"Cadangan gas terbukti (P1) di Blok Mahakam saat ini hanya tersisa 4,8 TCF, dengan produksi saat ini sekitar 1.600-1.700 MMSCFD atau 1,7 TCF per tahun, maka seluruhnya akan habis pada 2017 seiring berakhirnya kontrak Total di Mahakam," kada Gde dipertemuan dengan Komisi VII DPR di Hotel Sintuk, Bontang, Kalimantan Timur, Selasa (6/11/2012).

Dikatakan Gde, namun potensi gas (P2) yang terkandung di Blok Mahakam diperkirakan masih ada sekitar 6,5 TCF, namun untuk menjadikan P2 menjadi P1 tentu tidak mudah, dibutuhkan usaha keras dan investasi yang sangat besar.

"jika ingin menjadikan P2 sekitar 6,5 TCF ke P1 di Blok tersebut butuh usaha yang keras dan investasi yang sangat besar, apalagi dengan kondisinya saat ini terjadi penurunan produksi alami mencapai 15% per tahun," ungkap Gde.

Bahkan diungkapkan Gde, untuk produksi 1,7 TCF per tahun atau dengan produksi 1.600 MMSCFD Total harus mengeluarkan kocek mencapai US$ 2,2 miliar.

"Untuk terus produksi dan mengurangi penurunan produksi gas disetiap sumur gas yang secara alami terus turun bahkan jika tidak melakukan eksplorasi baru dan usaha lainnya produksi gas di Mahakam bisa turun 50% per tahun, untuk produksi 1,7 TCF per tahun saja, Total dan Inpex harus mengelarkan biaya investasi US$ 2,2 miliar per tahun, sangat besar," tandas Gde. (Sumber: detik.com)

Formula Harga Gas Tangguh Dirumuskan

Jakarta - Sebanyak 40 persen dan hasil produksi gas proyek pengembangan tahap dua Tangguh, yang berlokasi di Teluk Bintuni, Papua Barat, akan dialokasikän untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, terutama untuk pembangkit listrik milik PT Perusahaan Listrik Negara. Untuk itu, pemerintah sedang merumuskan formula harga gas dan lapangan gas tersebut.

Menurut Deputi Perencanaan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Widhyawan Prawiraatmadja, Senin (5/11), di Jakarta, 40 persen dan hasil produksi gas dan Train 3 Tangguh yang direncanakan mulai berproduksi pada tahun 2018 akan dialokasikan untuk memenuhi.kebutuhan domestik, Sedangkan 60 persen akan diekspor.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementarian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita U Legowo menyatakan, dalam kunjungan kenegaraan Presiden Susio Bambang Yudhoyono ke Inggris pekan lalu, beberapa hal telah disepakati terkait dengan rencana pengembangan tahap dua (POD-2) Train (unit) 3 Tangguh, antara lain alokasi dan harga gas. ‘POD-2 Tangguh diharapkan ditandatangani akhir November nanti,” ujarnya.

Dan proyek itu, pemerintah berniat mengalokasikan gas dan Train 3 Tangguh itu sebanyak 24 kargo per tahun untuk pembangkit listrik PT PLN. Pemerintah juga akan mengalokasikan Sebagian hasil gas, balk dan pengalihan pasokan gas dan Train 1 dan Train 2 yang semula untuk Sempra ke pembeli lain maupun dari Train 3 untuk konsumen domestik lain, yakni industri.

Terkait dengan pasokan gas Train 1 dan 2 Tangguh yang dialibkan dan Sempra. perusahaan energi asal Amerika Serikat, ke pembeli lain, Widhyawan menjelaskan, pemerintah masih menghitung kebutuhan gas untuk PLN dan konsumen domestik lain.

Harga PLN

Pasokan gas untuk domestik itu sejalan dengan ketersediaan infrastruktur gas, misalnya pengoperasian terminal penerima gas Arun, Lhokseumawe, dan Jawa Tengah. Karena itu, kontrak penjualan gas hasil pengalihan dan Sempra itu bukan jangka menengah dan panjang.

Selain itu, menurut Evita, saat mi pemerintah merumuskan formula harga gas Tangguh yang dihasilkan Train 3 dan pengalihan pasokan gas yang semula untuk Sempra. apakah memakai formula ICP (harga rata-rata minyak mentah Indonesia) atau Japan Cocktail Crude (JCC).

“Kemungkinan formula hanganya 11-13 persen dan ICP/JCC. Inilebih rendah dan kesepakatan harga gas Tangguh antara BP dan PLN yang berkisar 11-14 persen dan ICP/JCC,” ujarnya.

 

Pemerintah menilai harga gas Tangguh yang disepakati antara PLN selaku pengguna gas dan BP selaku operator Kilang Tangguh terlalu tinggi untuk pasar domestik. Oleh karena itu, pemerintah kemungkinan akan menetapkan formula harga gas yang berbeda atau lebih rendah untuk konsumen gas lain, terutama untuk industri sehingga mendorong daya saing industri nasional. (Sumber: Kompas)

INFRASTRUKTUR GAS BARU AKAN DIBANGUN

Jakarta - Pemerintah menunjuk PT Pertamina Gas, anak usaha PT Pertamina (Persero) di sektor gas bumi, untuk membangun jaringan pipa Cirebon-Bekasi senilai US$ 200 juta. Evita Legowo, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi, menyatakan pipa sepanjang 140 kilometer itu merupakan bagian dari jaringan pipa Trans Jawa yang saat ini sedang dibangun.

Pipa ini akan menghubungkan pipa gas dari Gresik-Semarang dan Semarang-Cirebon. “Ruas Bekasi-Cirebon semacam perluasan dari yang sedang dikerjakan sekarang jadi bukan melalui hasil lelang,” kata dia, Rabu.

Untuk pengerjaan ruas pipa Trans Jawa sepanjang total 570 kilometer, Pertamina Gas bekerja sama dengan PT Rekayasa Industri (Rekind), badan usaha milik negara di sektor rekayasa dan pengadaan. Evita mengatakan jaringan pipa tersebut nantinya akan mengalirkan gas dari unit penampungan dan regasifikasi terapung (floating storage regasification unit/FSRU) di Jawa Tengah yang akan dibangun oleh Pertamina.

“Infrastrukturnya kami bangun dulu, nanti untuk alokasi gasnya dicari bersama,” jelasnya.

Selain di Jawa, Pertamina Gas juga akan mengerjakan jaringan pipa trans Sumatera dari Arun menuju Belawan untuk menghubungkan pipa milik PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) yang sudah ada. Pipa tersebut diperlukan seiring dengan rencana revitalisasi Kilang LNG Arun menjadi regasifikasi unit.

“Tapi masih ada ruas kecil yang belum kami tentukan tapi yang terpenting dari Arun ke Belawan dulu,” kata Evita.

Gunung Sardjono Hadi, Direktur Utama Pertamina Gas, mengatakan pihaknya masih melakukan kajian sebelum menentukan besaran investasi yang akan dialokasikan perusahaan untuk proyek pipa Cirebon-Bekasi. Saat ini perseroan tengah Sekarang kami sedang survei kajian pekerjaan desain rinci dari pipa yang sudah ada.

"Hasilnya akan menentukan besaran investasi pipa Cirebon-Bekasi," kata dia kepada IFT.

Selain Pertamina Gas, perusahaan lain yang membangun pipa di Jawa adalah PT Bakrie Oil & Gas Infrastructure.  Anak usaha PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) tersebut membangun pipa yang menghubungkan lapangan gas Kepodang di Blok Muriah ke Semarang, Jawa Tengah.

Bambang Banyudoyo, Direktur Bakrie Oil & Gas Infrastructure, menargetkan proyek pipa gas lapangan Kepodang akan selesai pada akhir 2014. Penyelesaian proyek tersebut bersamaan dengan rencana produksi gas dari lapangan Kepodang yang dikelola oleh Petronas Carigali Muriah Limited, perusahaan minyak dan gas asal Malaysia.

“Pembangunan pipa  gas  Kepodang akan menyesuaikan dengan  rencana pembangunan  platform produksi gas  Petronas,” jelas Bambang.

Deni Friawan, Peneliti Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies, menyatakan defisit gas yang saat ini dialami oleh PT PLN (Persero) dan kalangan dunia usaha lebih disebabkan minimnya infrastruktur pendistribusian gas di Tanah Air, termasuk di Jawa.

"Infrastruktur perlu dibangun di Jawa, banyak tumbuh industri atau sektor manufaktur yang sangat membutuhkan pasokan energi murah, yaitu gas", ujarnya.

Masalah defisit gas tersebut tidak hanya dapat diselesaikan dengan dibangunnya sejumlah ruas pipa gas dan terminal penerima gas alam cair, karena pembangunan infrastruktur tersebut akan sia-sia jika tidak ada gas yang disalurkan.

Salah satu kendala pemenuhan gas di domestik adalah rendahnya harga beli gas di mulut sumur (well head) gas, sehingga produsen gas lebih memilih mengekspor gasnya ke luar negeri. Kalau harga jual di domestik lebih bagus, produsen pastinya akan lebih banyak memasok gas ke dalam negeri.

"Pemerintah seharusnya bisa mengendalikan diri untuk memberikan harga yang ideal biar konsumen akhir dapat membeli dengan murah, di sisi lain investor tidak rugi dari hasil jualan gasnya," katanya.

Pembangunan Kilang

Selain itu, pemerintah juga menyatakan akan membangun tiga kilang pengolahan minyak mentah dengan total kapasitas 900 barel per hari. Pembangunan kilang ini diharapkan dapat mengurangi impor bahan bakar minyak.

Evita mengatakan pemerintah saat ini masih mencari lokasi yang tepat serta kebutuhan insentif yang diperlukan. “Tiga kilang itu yang kerjasama dengan Kuwait, Saudi dan satu lagi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,” kata dia.

Jero Wacik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menuturkan kemungkinan dua kilang dari tiga yang direncanakan akan dibangun di Bontang, memanfaatkan lahan milik Pertamina. Sementara satu kilang lagi masih dicari lokasinya.

"Kami targetkan seluruh pembangunan kilang bakal tuntas pada 2018," jelas dia.

Pertamina dan Kuwait Petroleum sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman pembuatan studi kelayakan kilang yang sempat direncanakan berlokasi di Balongan, Indramayu, Jawa Barat pada 19 Agustus 2011 dengan target operasi kilang di 2017.

Sedangkan untuk kilang yang merupakan kerja sama dengan Saudi Aramco, Pertamina sudah menandatangani nota kesepahaman pada 18 Februari 2012 dengan target operasi kilang 2018. Nilai investasi dari kedua kilang tersebut masing-masing US$ 10 miliar. Besarnya nilai investasi karena selain menghasilkan bahan bakar minyak, kedua kilang tersebut juga ditujukan untuk menghasilkan produk turunan minyak berupa bahan bakupetrokimia. (Sumber: Indonesia Finance Today)