Jakarta - Jalan akses menuju Lapangan Banyu Urip di Blok Cepu, Bojonegoro saat ini sedang diblokir para pendemo yang digerakkan kontraktor lokal karena minta diberikan proyek.
"Mereka para CV-CV lokal demo dan memblokir jalan menuju akses Blok Cepu dikarenakan ingin mendapatkan pekerjaan," kata Kepala Perwakilan wilayah Jawa Palu dan Maluku (Japalu) BP Migas, Hadi Prasetyo, kepada detikFinance, Senin (12/3/2012).
Dikatakan Hadi, para CV lokal ini meminta pihaknya menunjuk langsung sebagai pemenang tender untuk memegang beberapa proyek di Blok Cepu.
"Namun CV lokal tersebut yang mendemo di luar dari CV-CV di 15 desa terdampak. Padahal CV di 15 desa terdampak tersebut sudah setuju mekanismenya melalui tender," ujar Hadi.
Jadi, motif demo ini hanya masalah mencari pekerjaan. "Kami kan tidak mungkin menuruti permintaan mereka (tunjuk langsung) ada aturannya yakni lewat tender, kalau asal tunjuk bisa disangka ada kongkalikong, si pejabat bakal diseret ke KPK karena bisa dikira korupsi," ucapnya.
Apalagi antara Bupati Bojonegoro, BP Migas dan para pendemo tersebut sudah sepakat, bakal ada pertemuan pada Rabu lusa (14/3/2012) untuk membahas nasib mereka. Dan sepakat juga boleh demo asal tidak menghalangi kendaraan operasional kendaraan Mobil Cepu Limited (MCL).
"Tapi mereka langgar kesepakatan tersebut. Padahal masalah ini sudah berulangkali dicoba ditengahi pemda setempat, Komisi A DPRD Jatim, sampai Komisi VII DPR," ujar Hadi.
Namun menurut Hadi, permasalahan ini memang umum terjadi di mana ada suatu lapangan yang dieksplorasi, banyak pihak di luar warga desa yang terdampak akan mencari kesempatan.
"Sudah umum terjadi, namun penyelesaiannya selalu melalui mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tandas Hadi.
Menurut Hadi, para pendemo tersebut sebenarnya telah melanggar kesepakatan yang telah dicapai pada Jumat lalu dengan Bupati Bojonegoro.
"Akan mendemo dan menutup akses jalan, tetapi tidak untuk kendaraan operasional MCL, namun ternyata mereka juga melarang kendaraan MCL masuk," kata Hadi.
Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, bakal mengancam produksi Blok Cepu sebesar 22.000 bph apalagi saat ini sedang diupayakan ditingkatkan menjadi 25.000 bph (barel per hari).
"Jika ini terjadi, tidak hanya warga Bojonegoro saja yang merugi, tetapi seluruh rakyat Indonesia juga, karena menggangu produksi minyak nasional, yang berimbas pada penerimaan Migas ke negara," katanya.
Apalagi diungkapkan Hadi, saham Pemda Bojonegoro sebesar 10% ada di Blok Cepu, kalau sampai merugi, rakyat Bojonegoro pasti ikut terkena.
"Kalau jalan akses kendaraan MCL (Mobil Cepu Limited) diblokir, produksi bakal hanya terjadi disatu spot saja, pengangkutan hasil minyak tidak bisa dilakukan, apalagi saat ini kendaraan untuk perbaikan pipa sumur juga tidak bisa masuk, ini bakal berdampak terhentinya produksi," tukas Hadi.(sumber: detikfinance.com oleh Rista Rama Dhany)
"Mereka para CV-CV lokal demo dan memblokir jalan menuju akses Blok Cepu dikarenakan ingin mendapatkan pekerjaan," kata Kepala Perwakilan wilayah Jawa Palu dan Maluku (Japalu) BP Migas, Hadi Prasetyo, kepada detikFinance, Senin (12/3/2012).
Dikatakan Hadi, para CV lokal ini meminta pihaknya menunjuk langsung sebagai pemenang tender untuk memegang beberapa proyek di Blok Cepu.
"Namun CV lokal tersebut yang mendemo di luar dari CV-CV di 15 desa terdampak. Padahal CV di 15 desa terdampak tersebut sudah setuju mekanismenya melalui tender," ujar Hadi.
Jadi, motif demo ini hanya masalah mencari pekerjaan. "Kami kan tidak mungkin menuruti permintaan mereka (tunjuk langsung) ada aturannya yakni lewat tender, kalau asal tunjuk bisa disangka ada kongkalikong, si pejabat bakal diseret ke KPK karena bisa dikira korupsi," ucapnya.
Apalagi antara Bupati Bojonegoro, BP Migas dan para pendemo tersebut sudah sepakat, bakal ada pertemuan pada Rabu lusa (14/3/2012) untuk membahas nasib mereka. Dan sepakat juga boleh demo asal tidak menghalangi kendaraan operasional kendaraan Mobil Cepu Limited (MCL).
"Tapi mereka langgar kesepakatan tersebut. Padahal masalah ini sudah berulangkali dicoba ditengahi pemda setempat, Komisi A DPRD Jatim, sampai Komisi VII DPR," ujar Hadi.
Namun menurut Hadi, permasalahan ini memang umum terjadi di mana ada suatu lapangan yang dieksplorasi, banyak pihak di luar warga desa yang terdampak akan mencari kesempatan.
"Sudah umum terjadi, namun penyelesaiannya selalu melalui mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tandas Hadi.
Menurut Hadi, para pendemo tersebut sebenarnya telah melanggar kesepakatan yang telah dicapai pada Jumat lalu dengan Bupati Bojonegoro.
"Akan mendemo dan menutup akses jalan, tetapi tidak untuk kendaraan operasional MCL, namun ternyata mereka juga melarang kendaraan MCL masuk," kata Hadi.
Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, bakal mengancam produksi Blok Cepu sebesar 22.000 bph apalagi saat ini sedang diupayakan ditingkatkan menjadi 25.000 bph (barel per hari).
"Jika ini terjadi, tidak hanya warga Bojonegoro saja yang merugi, tetapi seluruh rakyat Indonesia juga, karena menggangu produksi minyak nasional, yang berimbas pada penerimaan Migas ke negara," katanya.
Apalagi diungkapkan Hadi, saham Pemda Bojonegoro sebesar 10% ada di Blok Cepu, kalau sampai merugi, rakyat Bojonegoro pasti ikut terkena.
"Kalau jalan akses kendaraan MCL (Mobil Cepu Limited) diblokir, produksi bakal hanya terjadi disatu spot saja, pengangkutan hasil minyak tidak bisa dilakukan, apalagi saat ini kendaraan untuk perbaikan pipa sumur juga tidak bisa masuk, ini bakal berdampak terhentinya produksi," tukas Hadi.(sumber: detikfinance.com oleh Rista Rama Dhany)
