Jakarta – Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi (BPMIGAS) R. Priyono hari ini melantik empat pimpinan BPMIGAS yang
baru sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan menjawab
tuntutan situasi yang membutuhkan penyegaran dan semangat baru.
Pejabat di jajaran pimpinan BPMIGAS yang dilantik hari ini adalah J.
Widjonarko sebagai Wakil Kepala BPMIGAS menggantikan Hardiono yang
diangkat menjadi Tenaga Ahli, Gde Pradnyana dilantik menjadi Deputi
Pengendalian Operasi menggantikan Rudi Rubiandini yang telah menjadi
Wakil Menteri, Gerhard M. Rumeser dilantik menjadi Deputi Umum
menggantikan posisi Widjonarko dan Widhyawan Prawiraatmadja menjadi
Deputi Perencanaan menggantikan Haposan Napitupulu yang diangkat menjadi
Tenaga Ahli.
“Tantangan diluar cukup banyak, demikian juga di internal yang tidak
sederhana karena itu kita perlu perubahan kareia situasi juga sudah
berbeda. Dengan adanya darah baru sekarang ini maka rencana besar
BPMIGAS kedepan harus direalisasikan dan pembentukan tim yang kuat harus
dilakukan.
Kedepan akan ada beberapa proyek utama antara lain proyek
Banyu Urip yang dikelola Mobil Cepu Ltd, proyek Indonesia Deepwater
Development yang dikelola Chevron, proyek Masela yang dikelola Inpex dan
proyek Muarabakau yang dikelola ENI Indonesia, semua proyek ini harus
dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu,” ujar Kepala BPMIGAS dalam
pidato pelantikan hari ini (20/07).
Priyono menegaskan bahwa cost recovery benar-benar harus
dikendalikan sehingga tidak akan pernah ada lagi temuan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan. “Jangan sampai kontrak kerjasama kita dengan
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) yang sifatnya perdata menjadi
menjurus pidana, karena itu perlu pengendalian cost recovery.”
Namun demikian dia berpesan harus disadari juga bahwa selain fungsi
pengawasan dan pengendalian yang merupakan tugas dan kewenangan BPMIGAS,
semangat yang ada dalam Kontrak Kerja Sama antara BPMIGAS dan
Kontraktor KKS adalah mitra kerja bukan hanya birokrasi semata sehingga
diperlukan sebuah pendekatan bisnis dan tidak semata birokrasi.
“BPMIGAS adalah investment manager, semua aspek pengendalian
harus dalam kerangka menciptakan iklim investasi yang baik karena tanpa
iklim investasi yang baik maka industri minyak dan gas bumi juga tidak
akan baik,” katanya.
Selain itu, Kepala BPMIGAS menegaskan saat ini peran BPMIGAS tidak
lagi hanya mendorong peningkatan kapasitas nasional namun harus mulai
mendorong peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah karena kesejahteraan
di daerah juga merupakan tanggungjawab bersama. “BPMIGAS telah berhasil
meningkatkan kapasitas Nasional, sekarang saatnya untuk mendorong
peningkatan kapasitas Daerah sehingga ada pemerataan kesejahteraan dan
peningkatan kemampuan Daerah,” ujar Priyono.
Terkait dengan sejumlah blok migas yang akan habis masa kontraknya
mulai tahun ini hingga tahun 2021 dimana terdapat 29 wilayah kerja
minyak dan gas bumi yang akan habis kontrak, dia menegaskan agar
perencanaan untuk wilayah kerja tersebut harus lebih matang sehingga
tidak ada masalah yang tertinggal ketika wilayah kerja dikembalikan ke
Pemerintah. (*)